Wiranto Siapkan Lapas Koruptor di Pulau Terpencil

96
Wiranto/Ist

JEJAKJAMBI.COM- Menteri Koordintaor Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut posisi Lembaga Permasyarakatan yang berada di kawasan perkotaan menjadi masalah utama penggunaan Lapas sering disalahgunakan. 

Menurut Wiranto, lapas untuk koruptor seharusnya berada di kawasan pulau-pulau terluar Indonesia. 

“Masalah utama sebenarnya adalah lokasi. Harusnya lapas itu ada di pulau terluar dan terpencil, tapi jangan terpencil-terpencil amat yah,” kata Wiranto di kompleks Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (23/5).

Wiranto menyatakan pemerintah saat ini tengah melakukan kajian untuk memindahkan lapas-lapas yang ada di perkotaan beserta isinya ke kawasan pulau terluar. 

“Ini sedang dibuat suatu kajian bagaimana memindahkan lapas-lapas itu ke Pulau-pulau luar,” katanya. 

Lapas-lapas yang ada saat ini diakui Wiranto memang memiliki posisi yang kurang strategis. Misalnya Lapas Sukamiskin dan Lapas Cipinang. Ke-duanya memang terkenal sebagai Lapas kelas nomor 1. 

Selain posisi strategis yang berada di tengah kota, Lapas ini juga disebut memiliki fasilitas yang tak lazim untuk para terpidananya. 

Lokasi lapas di perkotaan dianggap menyebabkan fungsi dan esensi lapas yang semula untuk membina para terpidana malah berubah hanya sekadar tempat peristirahatan. 

“Lapas itu kan memang peninggalan zaman Belanda, dulu memang ada di pinggiran kota. Tapi sekarang republik ini kan berkembang jadi posisinya geser malah di tengah kota, maka tentu harus segera dialihkan agar sesuai kembali esensi dan fungsinya,” terang Wiranto. 

“Sekarang terkendala lokasi. Memang pemerintah dan Pak Presiden juga setuju memindahkan lapas ini atau bagaimana membuat lapas yang lebih ideal,” kata Wiranto. 

Dia pun menyebut pihaknya telah memilih beberapa pulau yang bisa digunakan untuk pembangunan lapas baru bagi para terpidana koruptor. 

Kata dia, dari 17.000 Pulau terpencil yang diakui Indonesia ada sekitar 6.000 pulau yang belum dihuni. 

“Masa dari 6.000 itu gak ada yang bisa dibuat penjara, ya satu atau dua pulau kan bisa,” katanya. 

Yang jelas kata dia, setiap lapas mestinya ditempati oleh narapidana dari kasus yang berbeda. Napi korupsi dengan napi terorisme tidak bisa ditempatkan dalam satu sel yang sama. 

“Harusnya yang korupsi itu korupsi saja, yang terorisme itu ya terorisme saja, dipisah. Gak bisa dong disatukan,” kata dia. 

Pemerintah untuk sementara ini berfokus membina lapas-lapas yang sudah ada sembari menunggu pembangunan lapas baru bagi para napi koruptor yang akan dibuat di kawasan pulau terpencil dan terluar. 

Wiranto memastikan petugas nantinya akan semakin memperkatat penjagaan untuk lapas-lapas yang berada di tengah perkotaan. 

“Karena perlu waktu, dan proses panjang, sambil menunggu kami lakukan pembenahan dan memperketat pengawasan terhadap lapas yang audah ada,” kata dia. (*)

SUMBER : https://www.cnnindonesia.com













LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here