Wacana Hak Angket DPRD Merangin Menggelinding? Salah Satunya Imbas Kepergian Sejumlah OPD ke Jatinangor Yang Berdampak Pada Pelayanan Publik. Serius Amat DPRD?

57
RAPAT : Ruang rapat yang digunakan sejumlah anggota DPRD Merangin, terkait wancana hak angket DPRD Merangin/foto jejakjambi.com.

MERANGIN,JEJAKJAMBI,- Kepergian sejumlah pejabat Merangin ke Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, baru – baru ini, guna menghadiri secara langsung, atas gelar Doktor yang diraih AL-Haris,  yang masih menjabat sebagai Bupati Merangin, dirasa terus menuai kontroversi publik.

Dan yang terbaru, wacana pembentukan hak angket DPRD Merangin imbas kepergian sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dinilai berdampak cukup besar terhadap layanan pemerintah terhadap masyarakat menjadi tersendat itu, menjadi isu yang cukup santer terdengar di gedung legislatif  Merangin.

Informasi yang berhasil dihimpun jejakjambi.com dari berbagai sumber, usai sejumlah anggota DPRD Merangin melakukan pantauan di tiga kantor OPD Merangin, Selasa 17 Oktober lalu, dampak dari laporan warga yang mengeluhkan tersedatnya pelayanan,  Rabu (18/10), sekitar pukul 13.00 WIB, sejumlah anggota DPRD melakukan rapat koordinasi diruang terbuka gedung baru DPRD Merangin.

Nah, masih dari informasi yang berhasil dihimpun jejakjambi.com dari hasil rapat itulah, wacana pembentukan hak angket DPRD Merangin ‘menggelinding’.

” Yang saya tahu sejumlah anggota DPRD Merangin tersebut tengah mewancanakan hak angket, sesuai dengan Tata Terbit DPRD Nomor 1 Tahun 2014, Pasal 12 Ayat 3,” Ungkap Salah seorang notulen DPRD Merangin yang minta namanya tidak dicatut, saat dibincangi, seraya mengatakan usulan hak angket tersebut bernomor surat 170/307/DPRD/2017, dan tertanggal 18 Oktober 2017.

Bahkan lanjut sumber jejakjambi.com ditubuh DPRD Merangin tersebut, tak hanya persoalan keberangkatan sejumlah OPD ke Jatinangor saja yang menjadi muasal hak angket terwancana, usulan hak angket ini pun, tidak terlepas dari  surat Bupati Merangin Nomor 903/123/BPKAD/ANG/2017, Perihal  Perubahan Anggaran sebelum penetapan Perda Perubahan APBD TA 2017, tertanggal 19 September. ” Kabarnya, itu juga menjadi dasar usulan hak angket DPRD Merangin, karena diduga bertabrakan dengan aturan, terkait anggaran yang secara global senilai Rp 48 Miliar, dan minta disetujui DPRD Merangin di APBD Perubahan. Itu yang saya tahu, namun spesifiknya saya tidak begitu tahu. Yang pasti tolong jangan ditulis nama saya,”Timpal notulen tersebut. 

Sayang, meski wacana hak angket atas dua persoalan tersebut cukup kencang terdengar, namun sejumlah anggota DPRD Merangin yang disinyalir turut serta dalam rapat wancana hak angket tersebut, masih belum mau angkat bicara.

Salah satunya Nilwan Yahya yang dikabarkan turut serta dalam rapat sejumlah anggota DPRD Merangin, saat dikonfrontir masih belum mau angkat bicara secara transparan. Kendati demikian, Nilwan tidak menapik jika wacana hak angket DPRD Merangin tersebut ada, dan sedang dalam proses.  

Salah satunya lanjut Nilwan, tak lain terkait aktivitas kepala daerah Merangin yang baru baru – baru ini, diduga berbenturan dengan Undang Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, yang tertuang dalam pasal 17 ayat 2 tertulis larangan penyalagunaan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi a, larangan melampaui wewenang, b, larangan mencampuradukan wewenang,dan/atau, c larangan bertindak sewenang wenang.

” Misal gini, contoh sederhananya. Saya akan wisuda gelar doktor, mau enggak kira kira sejumlah OPD hadir dalam wisuda doktor saya tersebut. Nah, karena jabatan kepala daerah itu, mereka pun hadir dan berimbas terganggunya pelayanan publik. Sementara aktivitas wisuda tersebut merupakan aktivitas pribadi. Kira – kira ini yang kami asumsikan terkait aktivitas tersebut ‘menabrak’ UU Nomor 30 Tahun 2014 ,” Singkat Nilwan berlalu.

Dilain kesempatan, Isnedi yang tak lain wakil ketua DPRD Merangin mengaku, wacana usulan atau pembentukan hak angket DPRD Merangin tersebut, benar ada. ” Namun sampai sekarang dirinya belum menerima surat tembusan itu,” Singkatnya.

Apa tanggapan pemerintah kabupaten Merangin? Hingga berita ini dirilis, meskipun Bupati Merangin masih belum berhasil dikonfirmasi, namun M Syafri yang tak lain Asisten I Pemkab Merangin Bidang Pemerintahan saat dikonfirmasi terkait wacana hak angket DPRD Merangin tersebut juga enggan berkomentar lebih jauh.” Saya No Comment dulu lah iya soal itu,” jelasnya. (*)

REPORTER : Chatur






LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here