Viral Di Medsos Soal Tudingan Main Proyek Pokir, Mulyadi Ketua Komisi III DPRD Merangin Malah “Ngacir”..!

1467
Salah satu potret status netizen/Ist

MERANGIN,- Nama Mulyadi yang tak lain ketua komisi III DPRD Merangin, sepekan terakhir mendadak viral di Media Sosial (Medsos) Facebook.

Viralnya sosok politisi dari partai Golkar ini, justru bukan soal prestasi yang diraih, namun soal tudingan jika politisi muda ini, tersandung dugaan kasus main proyek Pokok-pokok Pikiran (Pokir) yang tersurat di Dinas Kesehatan Merangin (Dinkes).

Sumber yang didapat media ini, jika ketua komisi III DPRD Merangin tersebut ikut bermain dalam proyek pokir yang ada di tubuh Dinkes Merangin.

“ Ada empat proyek pokir, yang dikelolahnya sendiri, dan itu ada di Dinkes Merangin. Di-ricek saja kalau tidak percaya,” Ungkap Sumber media ini, yang minta namanya diinisialkan MU saja saat dibincangi jejakjambi.com, baru – baru ini.

Tak heran lanjut MU, jika banyak dari kontraktor lokal yang ‘gulung tikar’, imbas proyek yang dikuasai anggota DPRD Merangin tersebut.

“ Pertanyaannya sederhana, apa boleh wakil rakyat main proyek. Itu saja cukup,” Tambah sumber yang layak dipercaya ini.

Tak sampai disana, penelusuran jejakjambi.com coba dilakukan di kantor Dinkes Merangin terkait kabar kurang mengenakan tersebut. Salah satu kabid setempat justru memberikan pernyataan kurang pasti.

“ Tak perlu saya bilang, anda mungkin sudah tahu soal itu. Saya malas berkomentar, dan sebenarnya ini berita menarik, ada anggota DPRD Merangin main proyek pokir,” Timpal salah satu kabid yang wanti-wanti tak ingin disebut namanya, dari hasil perbincangan lewat aplikasi WhatsApp.

Sementara itu, beberapa kali coba dikonfirmasi terhadap Mulyadi yang tak lain anggota DPRD Merangin terhormat, terkait kabar ini, sama sekali belum berhasil. Beberapa kali ditelepon lewat nomor ponselnya di nomor 0812-7356-XXX, hingga lewat WhatsApp, masih belum mendapatkan tanggapan.

Sekedar untuk diketahui, jika Pokir merupakan kepanjangan dari pokok-pokok pikiran. Istilah ini digunakan untuk menyebut kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat. 

Aspirasi itu kemudian akan ditindaklajuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD. Sesuai yang tercantum pada Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan DPRD tentang tata tertib, disebutkan, Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.(*)

REPORTER : Chatur

























LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here