Teng,,,19 Anggota DPRD Resmi Bubuhkan Tanda Tangan Dukung Hak Angket “Jatinangor”

53
ILUSTRASI/IST

MERANGIN,JEJAKJAMBI,- Rencana besar para  anggota DPRD Merangin, untuk melakukan hak angket, yang salah satunya terkait persoalan keberangkatan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke “Jatinangor” bak ibarat bola salju yang semakin menggelinding semakin membesar.

Lagi – lagi, dari hasil investigasi jejakjambi.com, hingga petang kemarin atau Jumat, (20/10), tercatat sudah sebanyak 19 anggota DPRD Merangin, secara resmi  sudah membubuhkan tanda tangan, dan mendukung hak angket atas persoalan tersebut bisa berjalan.

” Tak salah lagi, jika sampai sore ini, tercatat sudah 19 anggota DPRD Merangin, sudah mensetujui agar hak angket atas dua persoalan yang terjadi di Merangin bisa dijalankan. Hal tersebut dibuktikan dengan 19 anggota DPRD Merangin yang sudah membubuhkan tanda tangan, tak terkecuali dengan Waka I Isnedi dan Waka II Fauzi Yusuf,  turut membubuhkan tanda tangan ,” Ujar Nilwan Yahya anggota DPRD Merangin dari Partai PPP, saat dikonfrontir ulang terkait rencana hak angket tersebut.

Jika sebelumnya sejumlah anggota DPRD Merangin masih terkesan tertutup, namun kini sepertinya sejumlah anggota DPRD Merangin sudah sedikit berani bicara apa adanya.” Senin besok kita akan kembali menggalang tanda tangan bagi anggota DPRD Merangin yang belum membubuhkan tanda tangan. Dan ini tidak ada paksaan. Apalagi jika melihat Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2014, pasal 16 ayat 1 hak angket sebagaimana pasal 12 pada ayat (1), hurup b diusulkan oleh paling sedikit lima (5) anggota DPRD dan lebih dari satu (1) fraksi.  Dan tanda tangan yang sudah dibubuhkan sudah lebih dari lima anggota DPRD Merangin, serta lebih dari satu fraksi. Artinya sudah lebih dari cukup jika DPRD Merangin akan melakukan hak angket terkait dua persoalan yang terjadi di Merangin,”  Beber Nilwan Lagi.

Terpisah anggota DPRD Merangin lainnya Sudirman, dari  partai PAN juga mengaku sudah turut serta membubuhkan tandan tangan terkait rencana hak angket tersebut.” Ini, kita lakukan agar ada perbaikan – perbaikan di Bumi Merangin terkait tertib pemerintahan. Kita lihat saja nanti mudah – mudahan lewat dukungan segenap anggota DPRD Merangin, hak angket atas dua persoalan tersebut bisa berjalan sebagaimana harapan,” Timpal Sudirman terlihat penuh semangat, saat dibincangi.

Seperti pemberitaan sebelumnya, Kepergian sejumlah pejabat Merangin ke Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, baru – baru ini, guna menghadiri secara langsung, atas gelar Doktor yang diraih AL-Haris,  yang masih menjabat sebagai Bupati Merangin, dirasa terus menuai kontroversi publik.

Dan yang terbaru, wacana pembentukan hak angket DPRD Merangin imbas kepergian sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dinilai berdampak cukup besar terhadap layanan pemerintah terhadap masyarakat menjadi tersendat itu, menjadi isu yang cukup santer terdengar di gedung legislatif  Merangin.

Informasi yang berhasil dihimpun jejakjambi.com dari berbagai sumber, usai sejumlah anggota DPRD Merangin melakukan pantauan di tiga kantor OPD Merangin, Selasa 17 Oktober lalu, dampak dari laporan warga yang mengeluhkan tersedatnya pelayanan, Rabu (18/10), sekitar pukul 13.00 WIB, sejumlah anggota DPRD melakukan rapat koordinasi diruang terbuka gedung baru DPRD Merangin.

Nah, masih dari informasi yang berhasil dihimpun jejakjambi.com dari hasil rapat itulah, wacana pembentukan hak angket DPRD Merangin ‘menggelinding’.

” Yang saya tahu sejumlah anggota DPRD Merangin tersebut tengah mewancanakan hak angket, sesuai dengan Tata Terbit DPRD Nomor 1 Tahun 2014, Pasal 12 Ayat 3,” Ungkap Salah seorang notulen DPRD Merangin yang minta namanya tidak dicatut, saat dibincangi, seraya mengatakan usulan hak angket tersebut bernomor surat 170/307/DPRD/2017, dan tertanggal 18 Oktober 2017.

Bahkan lanjut sumber jejakjambi.com ditubuh DPRD Merangin tersebut, tak hanya persoalan keberangkatan sejumlah OPD ke Jatinangor saja yang menjadi muasal hak angket terwancana, usulan hak angket ini pun, tidak terlepas dari  surat Bupati Merangin Nomor 903/123/BPKAD/ANG/2017, Perihal  Perubahan Anggaran sebelum penetapan Perda Perubahan APBD TA 2017, tertanggal 19 September. ” Kabarnya, itu juga menjadi dasar usulan hak angket DPRD Merangin, karena diduga bertabrakan dengan aturan, terkait anggaran yang secara global senilai Rp 48 Miliar, dan minta disetujui DPRD Merangin di APBD Perubahan. Itu yang saya tahu, namun spesifiknya saya tidak begitu tahu. Yang pasti tolong jangan ditulis nama saya,”Timpal notulen tersebut.

Sayang, meski wacana hak angket atas dua persoalan tersebut cukup kencang terdengar, namun sejumlah anggota DPRD Merangin yang disinyalir turut serta dalam rapat wancana hak angket tersebut, masih belum mau angkat bicara.

Salah satunya Nilwan Yahya yang dikabarkan turut serta dalam rapat sejumlah anggota DPRD Merangin, saat dikonfrontir masih belum mau angkat bicara secara transparan. Kendati demikian, Nilwan tidak menapik jika wacana hak angket DPRD Merangin tersebut ada, dan sedang dalam proses.

Salah satunya lanjut Nilwan, tak lain terkait aktivitas kepala daerah Merangin yang baru baru – baru ini, diduga berbenturan dengan Undang Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, yang tertuang dalam pasal 17 ayat 2 tertulis larangan penyalagunaan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi a, larangan melampaui wewenang, b, larangan mencampuradukan wewenang,dan/atau, c larangan bertindak sewenang wenang.

” Misal gini, contoh sederhananya. Saya akan wisuda gelar doktor, mau enggak kira kira sejumlah OPD hadir dalam wisuda doktor saya tersebut. Nah, karena jabatan kepala daerah itu, mereka pun hadir dan berimbas terganggunya pelayanan publik. Sementara aktivitas wisuda tersebut merupakan aktivitas pribadi. Kira – kira ini yang kami asumsikan terkait aktivitas tersebut ‘menabrak’ UU Nomor 30 Tahun 2014 ,” Singkat Nilwan berlalu.

Dilain kesempatan, Isnedi yang tak lain wakil ketua DPRD Merangin mengaku, wacana usulan atau pembentukan hak angket DPRD Merangin tersebut, benar ada. ” Namun sampai sekarang dirinya belum menerima surat tembusan itu,” Singkatnya.

Apa tanggapan pemerintah kabupaten Merangin? Hingga berita ini dirilis, meskipun Bupati Merangin masih belum berhasil dikonfirmasi, namun M Syafri yang tak lain Asisten I Pemkab Merangin Bidang Pemerintahan saat dikonfirmasi terkait wacana hak angket DPRD Merangin tersebut juga enggan berkomentar lebih jauh.” Saya No Comment dulu lah iya soal itu,” jelasnya. (*)

REPORTER : Chatur






LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here