Ratusan Juta Aliran Dana Pembuatan Sertifikat Tanah Restan, Desa Mampun Baru Disoal……?

29
Ilustrasi/foto Ist

MERANGIN,JEJAKJAMBI,- Diduga ratusan juta aliran dana pembuatan sertifikat tanah restan, warga Desa Mampun Baru, Kecamatan Pamenang Barat, Merangin, menuai persoalan.

Pasalnya, kendati pengajuan pembuatan sertifikat tanah restan tersebut, sudah diajukan warga  sejak 2013 silam, melalui tim panitia pelaksana pembuatan sertifikat tanah restan yang dibentuk, dan diketahui kades setempat, namun hingga kini, dari 114 pengajuan sertifikat tanah restan di Desa tersebut, baru 31 sertifikat yang bisa dikeluarkan pihak panitia, sedangkan sisanya sebanyak 83 pengajuan warga belum jelas ‘benang birunya’.

Padahal, dalam kepengurusan satu sertifikat tanah restan tersebut, warga setempat mengeluarkan uang kocek pribadi   kisaran Rp 2 juta –  2,5 Juta/ Kepala Keluarga (KK).

“ Dari banyak pengakuan warga, uang untuk pengajuan sertifikat tanah restan, disetor terhadap panitia dan tentu diketahui kades setempat, dengan jumlah yang bervariatif mulai dari  Rp 2   –   2,5 Juta. Nah, jika dikalkulasi normal saja satu KK, setor uang Rp 2 Juta untuk pembuatan tanah restan tersebut, maka uang yang sudah mengalir  dan dipertanyakan warga sebanyak Rp 166 Juta ,” Ujar  Fikri, yang tak lain ketua  LSM Gerakan Masyarakat Merangin Indonesia (GMMI), yang akan mendampingi kasus dugaan penggelapan, lewat modus pengajuan pembuatan sertifikat restan, saat dibincangi jejakjambi.com,  Senin, (7/8).

Dan karena sertifikat tanah restan tersebut, tak kunjung keluar hingga saat ini, sementara waktu yang diberikan sudah cukup terang Fikri, maka warga menduga jika uang yang sudah disetor melalui panitia dan diketahui kades setempat, diduga sudah terjadi penggelapan yang diduga dilakukan oknum – oknum yang terlibat dalam lingkaran tersebut.

” Saat ini, kami masih mengumpulkan Bukti Bukti (BB), seperti BB kwitansi penyerahan uang dari warga terhadap panitia, hingga BB lainnya yang juga mungkin kami dapatkan. Dan dalam waktu dekat persoalan ini, memang akan kami laporkan terhadap aparat hukum terkait,” Jelasnya.

Masih dikatakan Fikri, sejauh ini warga hanya mempersoalkan dana mereka yang ditarik, untuk pembuatan sertifikat tanah restan yang tak kunjung beres.” Persoalan penarikan dana warga untuk pengajuan sertifikat restan itu, apakah bernuansa Pungutan Liar (Pungli) atau tidak, saya belum tahu. Sejatinya, jika memang ada indikasi Pungli disana, maka bukan tidak mungkin laporan Pungli pun akan kita gelindingkan,” Tukasnya.

Sementara itu, Kades Mampu Baru  yang diketahui bernama Sutarno, masih belum berhasil dikonfirmasi. Nomor ponsel miliknya 085307460xxx, masih bernada tidak aktiv saat coba dikonfirmasi. Sekedar untuk diketahui, Tanah Restan (R) adalah tanah sisa pembagian lahan di dalam Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang telah diserahkan ke Pemerintah Daerah. (*)

REPORTER : Chatur













LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here