“Pilkada, Intervensi dan Independensi Pers” Penulis : Muhlisin

159
Muhlisin/Ist

WARTAWAN itu dikawani bukan dilawan aduuh,” tulis AA, seorang wartawan di laman akun media sosialnya, Kamis (1/10).

Tulisan singkat yang cukup menggelitik. Warganet yang berteman dengan AA, wartawan politik di Provinsi Jambi, pun saling bersahutan di kolom komentar.

Sebagian komentar mengarah ke indikasi adanya hubungan yang abnormal antara oknum pihak yang sedang berkontestasi di pilgub Jambi, dengan pekerja pers (wartawan). Mengungkap indikasi intervensi terhadap pers, mengatur isi pemberitaan, atau upaya ‘nyetir wartawan’.

“Makanya, saya biasa memperlakukan cagub itu wajar-wajar saja… tugas kami ya.. memberikan ruang sama untuk publikasi, bukan mengatur isi media…,” tulis AM, wartawan politik senior, juga di laman akun media sosialnya, pada hari yang sama.

AM seakan menegaskan adanya hal yang kurang nyaman dirasakan oleh pekerja pers terhadap oknum pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jambi dan/atau tim suksesnya.
Sejatinya, hal seperti ini bukan cerita baru.

Pilkada, layaknya kontestasi politik lainnya, sangat rawan membawa pekerja pers dalam situasi yang tidak nyaman. Menempatkan wartawan dalam posisi yang tidak selalu ideal.

Terlebih pilkada di era digital ini. Wartawan dituntut mendapatkan informasi-informasi politik yang akurat, real time, menarik, penting, serta berasal dari lingkar terdalam (deep throat).

Untuk mendapatkan itu semua, wartawan perlu relasi dan komunikasi yang intensif, dekat, dan nyaman dengan sumber-sumber informasi. Di sinilah kesemua itu berawal.

Dalam perspektif wartawan, kedekatan itu bermanfaat untuk mendapatkan informasi paling akurat, paling real time, paling menarik, paling penting, dan berasal dari orang lingkar terdalam. Karena jenis informasi seperti ini yang paling ditunggu oleh pembaca/penonton.

Masalahnya, bagi kandidat atau tim sukses yang sedang berkontestasi, media (wartawan) adalah alat sosialisasi yang sangat bermanfaat. Sangat efektif dalam kacamata politik. Sehingga bukan tidak mungkin, ada oknum kandidat atau tim suksesnya, yang berupaya memanfaatkan media sebagai ‘kendaraan politik’ guna merebut kemenangan 9 Desember 2020 nanti.

Terlebih di tengah pandemik sepert ini. Sosialisasi tatap muka riskan dan terbatas dilakukan. Maka media, baik media mainstream maupun media sosial, adalah salah satu pilihan paling realistis untuk dimaksimalkan.

Hubungan saling berkepentingan, namun tidak selalu sejalan seperti itu, berpotensi melahirkan situasi yang tidak nyaman. Kandidat dan/atau tim suksesnya tidak nyaman ketika ‘kawan sendiri’ tidak bisa ‘membantu’ maksimal dalam hal pemberitaan.

Sementara wartawan, tidak ingin disetir atau diintervensi dalam menulis/membuat berita. Karena, sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kemerdekaan pers terjamin oleh hukum. Kemerdekaan itu jua lah yang menjadi kemewahan dan kemegahan tertinggi bagi pekerja pers.

Memang, layaknya kontestasi yang penuh kepentingan. Tak semua media massa, sanggup konsisten mengedepankan independensinya. Tak semua wartawan juga mau menjaga kemewahan berupa kemerdekaan itu.

Tak dipungkiri, ada sebagian media atau oknum wartawan yang mau ‘jual diri’. Walau, kemudian, dalam hatinya bisa jadi merasa terasing dalam kerumunan, terbuang di keramaian, sepi dalam keriuhan.

Selamat berkontestasi di pilgub Jambi. Mari rayakan pesta demokrasi dengan nyanyian dan tarian. Tapi, biarkan wartawan tetap dalam kemegahan independensinya. Karena justru dengan kemerdekaannya itulah pers menjadi pengawal dan pilar demokrasi.(*)







LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here