Merujuk Pada Perda Nomor 3 Tahun 2016, Pengerusakan Aset Daerah Diancam Kurungan Penjara 3 Bulan Penjara..!

332
Potret Bangunan Ruko Bermasalah/Ist

MERANGIN,- Sudah berjalankah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 yang sudah dicanangkan Pemkab Merangin?

Atau mungkin keberadaan Perda tersebut, hanya berlaku bagi ‘kwong cilik’ saja di Bumi Tali Undang Tambang Teliti MeranginJika memang demikian,maka tak salah kalau Perda di Merangin bisa dikatakan ‘tumpul ke atas dan tajam ke bawah’.

Fenomena ini, tentu menjadi pertanyaan banyak pihak? Apalagi jika ihwal persoalan diatas sedikit ‘ditabrakan’ dengan indikasi kuat pengerusakan aset daerah berupa bangunan turap yang terjadi di depan ruko kawasan Jl HM Yamin, Pasar Atas Bangko, seperti pemberitaan sebelumnya.

BACA JUGA : Tanpa IMB Hingga Lakukan Pengerusakan Aset Daerah..? Namun Pembangunan Ruko Terus Bergerak..? Siapa Yang Salah..!

Adanya dugaan pengerusakan aset daerah tersebut, kembali dikuatkan dengan statemen sejumlah pejabat Merangin yang memastikan jika belum ada penghapusan aset daerah, atas turap yang dipugar sepanjang tak kurang 20 meter, yang disinyalir kencang dilakukan si pengembang bangunan Ruko 4 pintu tersebut.

Kabag Hukum Setda Merangin Firdaus ketika dibincangi mengaku, jika Merangin sudah memiliki Perda terkait indikasi pengerusakan aset daerah tersebut.

Dal hal tersebut lanjut Firdaus, tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2016, tentang ketertiban umum.

Dimana dalam Pasal 3 ayat 3 tertulis, setiap orang dilarang mengotori, merusak dan/atau merubah bentuk fasilitas umum yang telah disediakan.

Selanjutnya, dalam pasal 38 ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan ssebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

“ Itu aturan yang ada di Merangin. Nah sekarang pertanyaan-nya apakah aturan ini sudah dijalankan, tentu itu ada pada pihak pihak terkait Pemkab Merangin untuk melakukan koordinasi, dan menegakan aturan tersebut, tak terkecuali Satpol PP sebagai eksekutor dalam menegakan aturan Perda tersebut,” Jelas  Kabag Hukum Setda Merangin Firdaus, dibincangi baru – baru ini.

Dan kabar terbaru lainnya, justru datang dari Muzakkir Azam yangt tak lain Kabid Cipta Karya PUP Merangin.

Ditegaskan Muzakkir, keberadaan bangunan Ruko tersebut jelas belum memiliki IMB. 

BACA JUGA : Kacau Jika Sudah Begini..! Rekanan Ancam Sejumlah Anggota DPRD Merangin l Hukum..?

” Beberapa waktu lalu, pemilik Ruko dalam hal ini H Najmi sudah mengajukan rekomendasi IMB, tapi sampai saat ini kita belum bisa merekomendasikan syarat IMB terhadap perizinan karena ada beberapa syarat yang belum terpenuhi.

“ Salah satunya, belum adanya penghapusan aset berupa bangunan turap yang ada didepan Ruko. Meski belum mengantongi IMB, namun pengembang tetap melakukan pembangunan, hingga dipugarnya aset daerah berupa turap tersebut,” Tandasnya. (*)

REPORTER : Chatur

 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here