Menelisik Lingkaran “Dosa – Dosa” Kasus Pajero Sport Ditubuh DPRD Merangin?

197
PAJERO SPORT : Mobil Pajero Sport yang diamankan di Kejari Merangin./foto jejakjambi.com

MERANGIN,JEJAKJAMBI,- Darmawan yang tak lain bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Merangin, memang sudah duduk dikursi pesakitan, imbas kasus pengadaan mobil pajero sport ditubuh DPRD Merangin  tahun 2015 silam. Bahkan dalam delik kasus tersebut, negara disinyalir mengalami kerugian dengan angka fantastis atau sekira Rp 522 Juta.

Memang tak dipungkiri, jika delik kasus dugaan korupsi ditubuh DPRD ini, dirasa cukup memukul lembaga wakil rakyat Merangin. Meski demikian, seiring berjalanannya kasus tersebut dari hasil penelusuran jejakjambi.com, ada beberapa persoalan yang masih menjadi tanda tanya besar banyak pihak.

Mulai dari Nasution yang saat kasus itu berjalan, menjabat sebagai Sekretariat DPRD Merangin, masih memilih bungkam terkait alasan apa ‘sang Pengguna Anggaran’ DPRD Merangin tersebut, enggan menandatangai Surat Perintah Membayar (SPM), atas pengadaan satu unit mobil pajero sport ber-omzet Rp 522 Juta itu.

” Saya tak ingin komentar soal ini, kan kasus tersebut sudah ditangani aparat dan sudah banyak yang diperiksa, biarlah aparat yang bekerja, yang jelas saya No Comment,” Jelas Nasution dari beberapa kali dibincangi jejakjambi.com.

Dilain sisi dari pengakuan Darmawan sebagai terdakwa dalam kasus tersebut, maupun Isnedi  yang tak lain wakil ketua DPRD Merangin mengakui, jika pengadaan mobil pajero sport tersebut, sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

” Proses demi proses berjalan sebagaimana mestinya saat pembahasan anggaran pajero sport itu berlangsung. Dan saya memiliki cukup bukti, jika pengadaan mobil pajero sport tersebut sudah sesuai dengan ketentuan. Dan secara tersurat bukti itu ada hingga catatan notulen saat pembahasan anggaran DPRD pun ada. Dan semua yang berkompeten saat anggaran dibahas ditandatangani tak terkecuali Bupati Merangin Al-haris saat itu,” Jelas Isnedi saat dikonfrontir

Sementara itu Darwaman sang ‘pesakitan’ dalam kasus tersebut mengaku, awal mula kasus tersebut terjadi bukan pada proses pembahasan anggaran hingga persetujuan anggaran, namun awal mula kasus tersebut berjalan, disaat dirinya ingin meminta tanda tangan Nasution sebagai Pengguna Anggaran (PA), sebagai syarat mekanisme pembayaran.”Dan kebetulan saat itu sudah dipenghujung tahun, kalau tidak salah tanggal 28 Desember 2015,” Jelas Darmawan.

Dan anehnya lanjut Darmawan, diujung tahun tersebut selain Nasution sebagai Sekwan Merangin tak kunjung ‘ngantor’, ponsel miliknya pun tidak aktiv saat dirinya butuh tanda tangan sang PA sebagai syarat pembayaran. Sisi lain, Ia didesak pihak ketiga (pemenang tender pengadaan mobil,red) untuk segera membayar pesanan mobil pajero sport tersebut.

” Nah, karena saat itu hanya ada Isnedi sebagai unsur ketua DPRD Merangin, saya pun sempat minta petunjuk beliau. Dan disposisi beliau saat itu tertulis, ‘mengigat akhir tahun dan tutup buku 2015, harap Sekwan segera membayar tagihan ini, sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada’ begitu isi disposisinya yang saya ingat,” Timpal Darmawan.

Dan itu lanjut Darmawan, dilakukan pihaknya tentu demi menyelamatkan aset daerah yang sudah dianggarkan sebelumnya.” Bahkan dihari – hari selanjutnya, Nasution sebagai PA tetap ‘keukeu’ enggan menandatangai SPM tersebut, hingga akhirnya Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan ada kerugian negara atas pengadaan mobil pajero sport tersebut sekira 30 Mei 2016 silam,” Jelasnya.

Saat itu hingga batas waktu 60 hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku masih dikatakan Darmawan, atau tepat di hari ke 58  dirinya sudah membayar lunas atas kerugian negara seperti yang ditetapkan BPK.

“Dan anehnya, saat kasus tersebut naik ke tingkat Penuntut atau Kejari Merangin, Barang Bukti (BB) pembayaran saya atas kerugian negara tersebut sama sekali tidak dilampirkan penyidik terhadap pihak Kejaksaan. Ya, kerugian negara tersebut sudah saya bayar dengan uang pribadi saya,” Jelas Darmawan lagi, sembari menunjukan bukti pembayaran yang sudah diakui pihak inspektorat.

Tak begitu yakin dengan peryataan Darmawan, Hatam Tafsir yang saat ini menjabat sebagai Ka-isnpektorat Merangin sendiri saat dikonfirmasi membenarkan jika 58 hari setelah BPK menemukan ada kerugian negara, Darmawan sudah mengembalikan uang kerugian negara terhadap kas daerah senilai Rp 522 juta.” Sudah dibayar, dan kami pegang arsifnya,” Jelas Hatam terhadap jejakjambi.com, via ponsel.

Informasi terakhir yang didapat jejakjambi.com, jika aparat Polres Merangin, baru baru ini, kembali melakukan penyidikan atas kasus pajero sport tersebut. Terbuti,  salah satu anggota DPRD Merangin Erlambang didapat informasi mendapat surat panggilan Polres Merangin guna dimintai keterangan masih dalam kasus tersebut.

Dari serangkaian informasi yang berhasil digali jejakjambi.com, muncul berbagai pertanyaan yang masih terasa ganjil. Diantaranya, mungkinkah akan ada tersangka baru dalam kasus tersebut? Pertanyaan lain, alasan apa penyidik Polres Merangin tidak mengikutsertakan Barang Bukti (BB), pengembalian uang terhadap kas daerah senilai Rp 522 juta, yang dibayar Darmawan sebelum jatuh tempo 60 hari, sesuai ketetapan BPK?

Pertanyaan lainnya, lagi – lagi soal alasan apa Nasution yang saat itu menjabat sebagai Sekwan Merangin enggan menandatangani SPM pembayaran pengadaan pajero sport hingga akhirnya jadi temuan BPK? Mungkinkah kasus ini terindikasi dipaksakan, mengingat ada banyak temuan BPK 2015 di tubuh Sekretariat DPRD Merangin, yang justu sama sekali belum dilakukan pengembalian hingga batas waktu 60 hari, namun belum satu pun disentuh penyelidikan, baik aparat Polres Merangin maupun Kejari Merangin. (*)

REPORTER : Chatur

 























LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here