Majelis Hakim Minta Mobil Pajero Sport Diserahkan terhadap Penguggat Darmawan. Ups, Begini Akhir Cerita Gugatan Perdata Darmawan. Ciye,, Ciye,,Gimana Nih.

46
SIDANG : Tampak Penggugat Darmawan, didampingi kuasa Subtitusi Toni Irwan Jaya SH, saat putusan guggatan perdata kasus pajero sport.

MERANGIN,JEJAKJAMBI,- Gugatan Perdata Darmawan yang tak  lain mantan bendahara sekretariat DPRD Merangin, atas tergugat Sekretariat DPRD Merangin, dalam kasus pengadaan mobil pajero sport ditubuh sekretariat DPRD Merangin, berakhir sudah.

kendati ketua Majelis hakim persidangan tidak mengabulkan gugatan Darmawan secara utuh, dengan gugatan nomor 07/PDt.G/2017/PN Bangko, namun putusan hakim dalam sidang perdata yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN), Bangko, Rabu, (25/10), atau sekitar pukul 13.30 WIB tersebut, dirasa cukup membuat sang penggugat sedikit bernapas lega.

Amar putusan yang dibacakan ketua majelis hakim Tumpanuli Marbun SH MH, memang tidak mengabulkan gugatan terguggat agar Sekretariat DPRD Merangin mengembalikan uang Rp 522 Juta atas pembelian mobil pajero sport, sesuai jumlah uang yang sudah dikembalikan penggugat Darmawan ke kas negara dengan menggunakan uang pribadi penggugat (sesuai bukti pengembalian terlampir,red).

Meski demikian, sebagai gantinya ketua majelis hakim mengabulkan jika mobil pajero sport tersebut menjadi milik sang penggugat. Lagi lagi, pengembalian uang negara yang sudah dilakukan penggugat dengan menggunakan uang pribadi, menjadi landasan putusan hakim.

Tak hanya itu, ketua Majelis Hakim Tumpanuli Marbun SH MH juga menyatakan jika tergugat I Nasution (yang saat itu menjabat sebagai Sekwan,red) dan terguggat II Eri Sandy yang saat itu menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ditegaskan ketua majelis hakim telah melawan hukum, dalam delik kasus perdata tersebut, diantaranya.

Dimana, tergugat I menyatakan, jika pengadaan mobil pajero sport tidak dibahas di RAPBD 2015, namun disisi lain, tergugat I mengakui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD), dan ditandatangani tergugat I.

Sedangkan tergugat II, tidak mau tanda tangan SPP dan SPM LS yang diajukan penggugat, dengan alasan munculnya pengadaan mobil pajero tersebut dianggap tidak wajar dan tidak dibahas di RAPBD 2015 .  

Melalui putusan hakim tersebut, ketua majelis hakim Tumpanuli Marbun SH MH menyatakan, sesuai dengan Undang Undang (UU) yang berlaku, maka masing – masing pihak, atau melalui kuasa hukum masing – masing, bisa menolak maupun menerima putusan. (*)

REPORTER : Chatur






LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here