Layangkan Surat ke Lembaga Adat, LPPNRI Minta Wabup Sarolangun Dihukum Adat

80
LAYANGKAN : Surat yang dilayangkan LPPRI Sarolangun/foto jejakjambi.com

SAROLANGUN,JEJAKJAMBI,- Kasus penganiayaan yang diduga dilakukan Wakil Bupati  (Wabup), Sarolangun, Hillalatil Badri, lewat aksi main tampar terhadap Almayunita, di kos Tiga Putra, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, milik Adam, beberapa waktu lalu, hingga saat ini masih terus bergulir.

Ter-anyar, LSM Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Cabang Sarolangun, dibawah koordinator Achmad Shodikin, mendesak pihak Lembaga Adat Sarolangun, untuk segera menghukum adat Wabup Sarolangun, sesuai aturan adat yang berlaku.

Lebih dari itu, Achmad Shodikin juga mendesak Wabup Sarolangun sadar, dan segera membayar hutang adat, terkait ulah Wabup yang telah membuat keributan di kosan milik Adam. Mengingat sambungnya, Kabupaten Sarolangun merupakan daerah yang kental akan adat istiadat.

Kenyataan tersebut,  diketahui dari secarik kertas yang dilayangkan LPPNRI Cabang Sarolangun terhadap Lembaga Adat Sarolangun, baru baru ini .“Laporan sudah saya serahkan kepada Ketua Lembaga Adat Kecamatan Sarolangun, Herman, Senin,(14/8), guna secepatnya diteruskan kepada  Ketua Lembaga Adat Kabupaten, yakni Sekda Sarolangun,” Ungkap  Achmad Shodikin, beberapa waktu lalu  Senin (14/8).

Dikatakanya, sebagai tengganai di rumah milik Adat, Ia juga akan melayangkan tembusan surat laporan ke Lurah, Camat, tak terkecuali Bupati Sarolangun.“ Yang membuat keributan adalah Hillalatil Badri dan adiknya Miul, hingga dugaan penamparan yang dilakukan Wabup terhadap Almayunita yang tak lain istri siri Miul.   Keributan itu sudah termasuk di dalam rumah. Namun sayangnya, sampai saat ini sepertinya masih belum ada etikad baik dari Hilal, guna meminta maaf atau sebagainya kepada tuan rumah,” paparnya.

Sementara, Ketua Lembaga Adat tingkat Kecamatan Sarolangun, Herman, membenarkan sudah menerima laporan dari Achmad Shodikin, sebagai koordinator LPPNRI Cabang Sarolangun.

“Laporan sudah  kita terima. Sebenarnya, prosedurmya dari tingkat nenek mamak, yang diketahui pak RT setempat dulu. Apabila tidak juga ketemu titik penyelesaian, baru dilanjutkan ke Kelurahan. Setelah itu baru ke tingkat Kecamatan dan seterusnya,” jelas Herman.

Menurutnya, dalam istilah adat, ada yang namanya Dago dan Dagi. Dago sama dengan membuat kerusuhan menentang pemerintah. “Sementara kasus ini termasuk dalam Dagi yang membuat keresahan di dalam lingkungan kecil, atau menentang rumah bertengganai,” timpalnya.

Terpisah, Wabup Sarolangun Hillalatil Badri, dikonfirmasi terkait kabar dirinya telah dilaporkan ke Lembaga Adat, sepertinya lebih memilih bungkam, dibanding membalas pesan singkat JejakJambi.com.  (*)

REPORTER : Azhari
EDITOR      : Chatur

 






















LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here