“Kasak – Kusuk” Pengangkatan Plt Sekwan Merangin Fauziah…! Benarkan Pengangkatan Jabatan ‘prestise’ satu ini, Sudah Tabrak Aturan?

43

MERANGIN,JEJAKJAMBI, – Mungkin belum lepas dari ingatan ‘pembaca’ jika beberapa waktu lalu, Makmur yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretariat DPRD  (Sekwan) Merangin secara resmi mengundurkan diri dari jabatan ‘prestise’, yang diduga ditenggarai ketidak-nyamanan memegang amanat tersebut, kini persoalan baru kembali mencuat terkait pengangkatan Plt Sekwan, guna menggantikan posisi Makmur.

Pasalnya, kursi jabatan  Sekwan yang ditinggal Makmur, secara mengejutkan dimandatkan terhadap Fauziah yang sebelumnya berada dikursi staf ahli Pemkab Merangin.

Padahal sebelumnya, sejumlah fraksi yang ada ditubuh legislatif, bersepakat mengusulkan M Nasir yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Hukum Sekretariat DPRD Merangin, untuk menggantikan kursi yang ditinggal Makmur. Kok bisa begitu ya…?

Informasi yang berhasil dihimpun jejakjambi.com dari berbagai sumber, ada banyak pihak membenarkan jika hasil rapat pimpinan fraksi dan ketua DPRD Merangin yang berlangsung beberapa pekan lalu,  diketahui jika sejumlah fraksi yang ada di gedung legislatif tersebut sepakat mengusulkan M Nasir yang tak lain Kabag Hukum Sekretariat DPRD Merangin, untuk mengisi jabatan Plt Sekwan.

Persetujuan tersebut, rencananya akan diusulkan terhadap Pemkab Merangin melalui Bupati Merangin, guna disetujui. Namun anehnya, tiba – tiba mandat Plt Sekwan tersebut sudah keluar lebih dulu atas nama Fauziah.

“Kita hanya kaget dengan hal tersebut, kok tiba – tiba Fauziah yang menjadi Plt Sekwan, padahal dari hasil koordinasi pimpinan DPRD Merangin dan fraksi, kita mengusulkan M Nasir untuk  diangkat sebagai Plt Sekwan, kok tiba – tiba Fauziah yang diangkat sebagai Plt Sekwan. Wajar kan jika kita bertanya atas persoalan ini,” Ujar wakil DPRD Merangin Fauzi  Yusuf kepada jejakjambi.com, baru -baru ini.

Tak hanya Fauzi Yusuf, Isnedi yang juga wakil DPRD Merangin mengatakan, jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 18 Tahun 2016, pasal 31 ayat 3 jelas berbunyi; Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati/Wali Kota atas persetujuan pimpinan DPRD Kabupaten /Kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

.” Dan saat konsultasi itu terjadi semua fraksi sepakat mengusulkan M Nasir untuk menjabat sebagai Plt Sekwan, namun anehnya surat pengangkatan Plt Sekwan yang keluar justru atas nama Fauziah. Nah, apa ini tidak nabrak aturan, ” tukas Isnedi penuh tanda tanya.

Informasi lain yang diterima jejakjambi.com, sejak Senin, (5/1), nampak Fauziah sudah melakukan aktivitasnya sebagai Sekwan pasca Surat Perintah Tugas (SPT) -nya keluar, dan dirinya (Fauziah,red)  sudah coba melakukan koordinasi dengan unsur pimpinan DPRD.

Lalu bagaimana dengan tanggapan Pemkab Merangin terkait persoalan ini? Kabag Hukum Setda Merangin Firdaus saat dikonfirmasi mengatakan, jika Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 18 Tahun 2016, pasal 31 ayat 3 tersebut, akan berlaku jika jabatan yang diemban fauziah tersebut bersifat difinitif.

” Dan Pemkab Merangin dalam hal ini Bupati Merangin mengangkat Plt Sekwan Fauziah tersebut, dengan harapan agar roda administrasi gedung DPRD Merangin bisa cepat berjalan, dan kinerja DPRD Merangin bisa kondusif. Keberadaan Fauziah disana kan hanya bersifat sementara,” Singkatnya. (*)

REPORTER : Chatur






















LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here