Door to Door lebih Dominan APK Justru Kurang Diminati..?

* Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019

143
Potret Evaluasi Pemilu 2019/Ist

SAROLANGUN,- Evaluasi Fasilitasi Kampanye tahun 2019, KPU Sarolangun menyebut Peserta pemilu tidak begitu aktif berkampanye dan tidak memakai fasilitas yang disediakan KPU seperti Alat Peraga Kampanye (APK) dan iklan kampanye di media.

” Menurut pantauan kami, khusus peserta pemilu tidak begitu aktif berkampanye dan tidak memakai fasilitas yang disediakan KPU seperti APK dan iklan kampanye,” kata Ali Wardana Komisioner KPU Kabupaten Sarolangun, Selasa (23/7/2019) di Aula Bappeda Sarolangun, dalam agenda evaluasi fasilitasi kampanye pemilu 2019.

Pada acara ini Ali Wardana memaparkan fakta yang terjadi di masyarakat, Ia mengatakan KPU Kabupaten Sarolangun termasuk yang digugat.

” KPU Sarolangun termasuk yang digugat, ada beberapa kasus yang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Dalam waktu dekat akan dilakukan penetapan calon terpilih selanjutnya dilakukan pelantikan,” tambah Ali Wardana.

Lanjut Ali Wardana, kecenderungan peserta pemilu, khusus calon Legislatif hanya memakai  Alat Peraga Sosialisasi (APS), kebanyakannya tidak memanfaatkan Kampanye, Rapat unum, tatap muka, dan dialog namun persentase partisipasi pemilih meningkat dari yang ditargetkan secara nasional pada angka 77,5  persen dan di Kabupaten Sarolngun terealisasi 83, 02 persen.

” Berkenaan dengan partisifasi pemilih, seandainya peserta pemilu memanfaatkan fasilitas kampanye dapat diasumsikan persentase partisipasi pemilih akan lebih tinggi”, ungkapnya.

Evaluasi fasilitasi kampanye pemilu dipandang sangat penting, agar dapat menjadi sebuah rekomendasi untuk KPU mengingat begitu banyak APK yang sudah dicetak tapi tidak dipakai peserta pemilu dan dengan sendirinya dana pemilu terkuras tidak sesuai manfaat yang diharapkan.

” APK memakai anggaran yang besar, 160 baleho dan 170 spanduk kita cetak tapi tidak dipakai.

” Kalau APK tidak diperlukan, ini menjadi catatan kita dan kedepan-nya bisa dialokasikan ke bidang lain dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas kampanye dan alokasi dana pemilu yang lebih tepat,” ujar Ibrahim.

Acara yang digelar KPU Sarolangun ini bertambah meriah dengan tanggapan peserta dari Partai politik (Parpol) dan Awak media yang hadir. Mencuat pokok pembahasan mengapa peserta pemilu tidak memaakai APK dan fasilitas lain yang di fasilitasi KPU.

Partai PKS yang diwakili khaidir menanggapi partisipasi pemilih yang baik lebih dikarenakan pemilu serentak khususnya karena Pilpres.

” Menurut kami Partisipasi pemilih yang tinggi lebih dikarenakan Pemilu serentak, khususnya karena Pilpres, jadi partisipasi pemilih terdongkrak,” katanya.

Menyangkut APK menurutnya kurang mempengaruhi.

“Kurang antusiasnya memasang APK karena kami anggap kurang optimal dan tidak mempengaruhi efek elektoral Caleg,  lebih simpel menggunakan APS,” Tambah khaidir.

Begitu pun Rafi,  utusan partai PKB bernada sama.

” Kami rasa parpol memikirkan efek elektoral, sementara lokasi yang ditetapkan dalam pemasangan APK dinilai tidak mempengaruhi pemilih,” ujar Rafi.

Selanjutnya yang tak kalah menarik tanggapan utusan partai Nasdem, Riki Anggriawan.

” Kami lebih memilih Kampanye door to door (langsung ke pemilih,red), karena ini yang kami anggap lebih efektif dan tepat sasaran.

” Tanggapan ini yang menjadi fokus jawaban Bawaslu, yang bila ditelaah dalam metode dor to dor dapat berlaku praktek “Money politik”.

Mudrika, unsur pimpinan Bawaslu Kabupaten Sarolangun menanggapi

.” Resiko money politik seakan tidak ada, hanya penerima di beri sanksi, pemberi tidak, jika pemberi dilaporkan tidak apa -apa, alias aman, namun Bawaslu merahasiakan Pelapor”, urai Mudrika.

Tanggapan juga bermunculan dari para awak media, terpantau Husnil Ketua IWO Sarolangun, Abah Agus, Arfandi, Charles dan Surya. “Apakah hasil evaluasi ini benar akan menjadi sebuah rekomendasi untuk KPU?”, tanya Husnil.

” Partisipasi pemilih yang tinggi itu, dikarenakan Pemilihan Legislatif, Caleg bukan hanya menggedor pintu calon pemilih, tapi juga membawa sesuatu berkedok ongkos transpor saat memilih,” Imbuh Charles.

Begitu pun yang lainnya menyebut aturan KPU begitu sempit perihal kampanye,  khususnya di media, sehingga ‘kue’ iklan susah di peroleh karena di takutkan melanggar aturan KPU.

Acara juga dihadiri Sekda Thabroni Rozali mewakili Bupati Sarolangun, Kapolres Sarolangun Dadan Wira Laksana, Dandim 0420/Sarko yang diwakili Pabung Abdul Aziz, semuanya berperan aktif hingga acara selesai.

” Hasil diskusi kita hari ini akan kami simpulkan dan menjadi sebuah rekomendasi tentang fasilitasi APK ke KPU RI,” tutup Ibrahim. (*)

REPORTER : Abah Agus
EDITOR : Chatur
























LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here