Disudutkan Terkait Lahan SDN 48 Biuku Tanjung, Begini Penjelasan Muzakkir..!

126
Muzakkir Azzam dan Potret sertifikat kepemilikan lahan sekolah Pemkab Merangin/Ist

MERANGIN,- Keluarga Majohan, mengklaim bahwa lahan SDN 48 Biuku Tanjung, Kecamatan Bangko Barat di bangun diatas lahan milik keluarganya. Bahkan senin (21/1/2019) kemarin, pihak Marjohan sempat melakukan penyegelan di sekolah tersebut.

Pihak Marjohan melakukan penyegelan itu karena uang ganti rugi yang di janjikan pihak Pemerintah Kabupaten Merangin sebanyak Rp.100 Juta, belum dilunasi.

BACA JUGA : Kasus SAH Berlanjut..! Eka Darma Yang Dituding Kurir Mahar Pilkada Kerinci Rp 2,5 Miliar, Jalani Pemeriksaan Polda Jambi..!

Mereka juga menyebut Muzakir (Kabid Cipta Karya Dinas PUPR) baru menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp.20 Juta dari Rp.100 Juta yang dijanjikan Pemerintah Kabupaten Merangin.

Merasa disudutkan terkait persolan tersbut, Muzakir, lantas membantah tudingan dari pihak keluarga Marjohan. Ia menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya.

“Kalau tidak salah, tahun 2015 lalu persolan ini pernah dilaporkan ke DPRD Merangin. Waktu itu saya ikut duduk dalam mediasi itu. Maka saat itu diputuskanlah ganti rugi lahan SD tersebut sebesar Rp.100 Juta,” kata Muzakir, Selasa (22/1/2019).

Untuk uang ganti rugi tersebut kata Muzakir, akan dianggarkan melalui dana Anggaran Pendaptan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin. Namun saat dianggarkan, ternyata pihak Marjohan tidak mempu menunjukkan sertifikat maupun surat kepemilikan atas lahan bangunan SD tersebut.

Karena tidak mampu menunjukan surat kepemilikan itu, lanjut Muzakir, pihak Pemkab Merangin tidak berani menganggarkan uang ganti rugi sebesar Rp.100 Juta.

“Karena kalau dianggarkan akan jadi temuan, ganti rugi apa, kan gitu. Karena menganggarkan ganti rugi itu harus jelas kepada siapa, sementara surat kepemilikan mereka tidak punya,” terang Muzakir.

Meresa prihatin dengan kondisi itu, Muzakir lantas mengambil inisiatif sendiri untuk membantu pihak keluarga Marjohan sebesar Rp.20 Juta.

Padahal persoalan ini jelas Muzakir, seharusnya di tangani langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Merangin. Tapi Ia merasa prihatian dengan masalah ini karena Ia juga pernah mengenyam pendidikan di SDN 48 tersebut maka Ia berinisiatif untuk membantu.

“Dia itu (Marjohan) kan warga saya juga (warga Desa Biuku Tanjung), maka saya gunakan uang pribadi saya untuk membantunya Rp.20 Juta waktu itu. Selain itu saya juga prihatin bila sekolah itu ribut, karena saya kan dulu SD nya di situ juga,” jelas Muzakir.

Namun baru baru ini, terang Muzakir pihak Majohan kembali menemui dia, untuk meminta uang sebanyak Rp.20 sampai Rp.25 Juta. Pada saat itu disanggupi oleh Muzakir dengan catatan pihak keluarga Marjohan harus membuat surat perjanjian yang ditanda tangani oleh semua pihak ahli waris yang lain.

Namun saat Marjohan akan menyerahkan surat tersebut, ditolak oleh Muzakir, karena dalam surat tersebut tidak ada tanda tangan pihak ahli waris yang lain.

“Saya tanya waktu itu, ahli waris yang lain neken dak disurat itu, dia (Marjohan) bilang tidak, karena tidak ada yang mau neken, maka saya tidak jadi membantu mereka sebanya Rp.20 Juta sampai Rp.25 Juta,” terang Muzakir.

Muzakir juga sempat menghubungi Kabid Aset di BPKAD Merangin, ternyata pihak BPKAD Merangin sudah menemukan sertikat lahan SD tersebut.

“Sekarang bagai mana lagi mau menyalahkan saya, apa lagi saya tanya ke Kabid Aset BPKAD ternyata sertikat tanah itu sudah ada atas nama Pemerintah Kabuten Merangin,” tandasnya.(*)

REPORTER : Ramadhon C
EDITOR : Chatur


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here