Didemo Soal Indikasi Markus? Begini Bantahan Kejari Sarolangun

143
DEMO : Suasana berlangsungnya aksi demo/foto jejakjambi.com

SAROLANGUN,JEJAKJAMBI – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Sarolangun-Jambi (AMPS-J), Kamis, (2/11), atau sekitar pukul 09.30 WIB, mendatangi kantor Kejari Sarolangun.

Kedatangan AMPS-J dengan membawa sejumlah alat peraga demo seperti sepanduk dan toa itu, bermaksud menyuarakan berbagai tuntutannya kepada pihak Kejari Sarolangun. Setidaknya ada enam tuntutan yang mereka sampaikan.

Selain mempertanyakan dugaan jual beli kasus alias (Markus), yang diduga dilakukan oknum jaksa setempat, mereka juga minta Kajari Sarolangun mencopot oknum jaksa ‘nakal’ tersebut.“ Copot oknum jaksa yang terlibat dugaan Markus,” teriak Achmad Shodikin, salah satu orator saat berlangsungnya aksi. 

Tak sampai di situ, pihaknya juga mempertanyakan tugas dan fungsi Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, Pembangunan dan Daerah (TP4D). Mereka menduga kinerja TP4D selama ini kurang efektif.  “Untuk apa dibentuk TP4D jika tidak efektif,” timpalnya lagi bersuara didepan kantor Adhiyaksa Sarolangun.

Sementara orator lainnya Julius, menilai bahwa selama Kepala Kejari Sarolangun bertugas di Sarolangun, belum ada kasus-kasus yang benar-benar ditangani dengan serius oleh pihak Kejari Sarolangun.” Dan jika pak Kajari tidak menanggapi dan tidak mampu menindaklanjuti tuntutan kami, maka dengan tegas kami persilahkan mundur dari jabatannya,” tegas Julius.

Tak berselang begitu lama, puluhan massa AMPS-J disambut Kepala Kejari Sarolangun, Ikhwan Nul Hakim beserta staf Kejari lainnya. Menanggapi tuntutan pendemo, Kajari Sarolangun mengatakan, kinerja Kejari dinilai berdasarkan pimpinannya atau Kajati.

“ Berhasil atau tidaknya kinerja Kejari itu tergantung penilaian pemimpin kami. Dan kinerja kejari itu dievaluasi setiap tahun,” kata Ikhwan Nul Hakim di depan para pendemo. Sementara soal dugaan Markus yang dilakukan oknum jaksa setempat sambungnya, jika memang benar-benar terbukti, maka Ia meminta untuk segera membawa persoalan tersebut ke pimpinannya.

“Itu ada mekanismenya, mekanisme fungsi pengawasan.  Tolong orang yang bersangkutan, yang merasa dirugikan, sampaikan langsung kepada kami. Jangan hanya katanya. Sebab katanya tidak bisa jadi bukti hukum. Kalau cuma katanya, mohon maaf tidak ada tidak lanjutnya,” jelasnya.

Dilain soal lanjut Kejari Sarolangun, penanganan kasus-kasus di Sarolangun yang telah dilaporkan, Ia mengaku akan tetap ditindak lanjuti selama syarat laporan itu jelas.“ Kalau tidak, maka saya yang salah selaku pimpinan,” sebutnya. Ditambahkanya, soal pencopotan jaksa yang diduga terlibat Markus, bukan lah kewenangan dirinya. Kewenangan tersebut berada di Kejaksaan Agung. “Tidak ada kewenangan Kejari untuk mencopot suatu jabatan apapun,” ujarnya.

Tekait Tupoksi TP4D lanjutnya, pengawalan dalam hal tersebut bukan berarti menjadi ‘centeng’. Yang dikawal bukan orangnya melainkan pelaksanaan proyeknya. “ Kalau proyeknya bermasalah, ya tetap bermasalah walapupun dikawal, karena batas pengawasan itu ada, bukan semuanya diawasi. Tidak mungkin lah dengan SDM yang terbatas mengawasi semua proyek yang ada,” paparnya.

Sedangkan soal jabatan, Ia mengaku tidak pernah meminta dan membeli suatu jabatan. “Makanya kalau hari ini saya dicopot, silahkan. Tapi mekanismenya ada. Silahkan laporkan saya ke pimpinan saya, pimpinan saya yang akan mencopot saya,” tegasnya.

Terpisah, Julius dikonfirmasi usai menggelar demo, mengaku sangat kecewa dengan jawaban Kajari Sarolangun yang seolah-olah permasalahan dugaan Markus tidak mampu diselesaikan di Kejari Sarolangun. “ Maka dari itu dengan tegas atas tuntutan kami hari ini, kami akan membawa persoalan ini ke Kejaksaan yang lebih tinggi, yakni Kejati jambi. Kalau perlu persoalan ini akan kami bawa ke Kejaksaan Republik Indonesia,” ungkapnya sedikit kesal.

Ia juga akan menyerahkan berbagai bukti terkait dugaan Markus ke Kejati. Sedangkan di Kejari Sarolangun, pihaknya hanya akan memberikan tembusan saja. “Dan secepatnya kami akan membawa permasalahan ini ke Kejati, karena jawaban dari pak Kajari Sarolangun sendiri sudah jelas bahwa dia tidak ada wewenang dalam mencopot jaksanya ataupun menindak lanjuti masalah dugaan Markus,” imbuhnya. (*)

REPORTER : Azhari
EDITOR       : Chatur



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here