Dari Tiga Permasalahan Somasi Yang Dilayangkan, RS Raudhah Rilis Lima Jawaban. Namun Semua Jawaban Bakal Buat Netizen “Gagal Fokus”

95
BALASAN SOMASI : Tampak surat balasan somasi dari RS Raudhah/ Foto jejakjambi.com

MERANGIN, JEJAKJAMBI.COM  –  Tak kurang dari 2 x 24 jam pasca somasi  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sapurata dilayangkan, diam – diam Rumah Sakit (RS) Raudhah teryata sudah melayangkan surat balasan somasi tersebut.

Dari tiga titik persoalan yang dilayangkan LSM Sapurata, lantaran kehadiran RS setempat disinyalir kencang menabrak Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 56 Tahun 2014 terkait ‘klasifikasi  &  Perizinan Rumah sakit’, pihak RS Raudhah justru merilis lima jawaban.

Jawaban somasi  bernomor 165/RSR/VI/2017  tersebut antara lain, RS Raudhah beroperasional dengan dasar izin nomor 02/BPM-PPT/2016 pada tanggal 8  januari 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin.

Selanjutnya, jawaban kedua tercatat RS Raudhah memiliki izin mendirikan bangunan,  jawaban ketiga, RS Raudhah memiliki lahan parkir ditiga titik, bagian depan samping, dan bagian belakang.

Jawaban ke-empat untuk pengelolaan limbah, RS Raudhah bekerja sama dengan pihak ketiga, PT Biuteknika Bina Prima, dan jawaban terakhirnya untuk pengelolaan limbah cair, RS Raudhah sudah memiliki IPAL.  Lebih dari itu, jawaban somasi itu pun, nampak ditanda tangani dr Bismel Kasri Hanza, sebagai direktur RS Raudhah.

Lalu bagaimana tanggapan LSM Sapurata terkait jawaban somasi yang dilayangkan RS Raudhah? Ditemui jejakjambi.com, Jumat,(16/6), atau sekitar pukul 16.00 WIB,  Mirza SH yang tak lain ketua LSM Sapurata menyatakan, terima kasih terhadap pihak RS Raudhah yang sudah tanggap mensikapi somasi yang dilayangkan pihaknya.

Dari beberapa poin jawaban yang dilayangkan lanjut Mirza, setidaknya ada satu persoalan yang  belum dijawab pihak RS Raudhah secara tersurat, terkait bangunan RS Raudhah yang berada diperbukitan.

“ Dan jawaban somasi yang telah kita terima, akan kita buat tembusan terhadap berbagai pihak terkait, dalam hal ini Dinkes Merangin, Perizinan Terpadu Merangin, tak terkecuali Pemkab Merangin dan Kejaksaan  Negeri Bangko, guna ditindak lanjuti,” Bebernya.

Tak hanya itu tambah Mirza, menelaah jawaban yang ada, dengan fakta yang didapat dilapangan, lewat rujukan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014, maka pihaknya  ber-asumsi, jika izin RS Raudhah  yang dikeluarkan Pemkab Merangin, jelas terkesan sangat dipaksakan lantaran menabrak Permenkes tersebut.

“ Selain  kita akan melayangkan surat  tembusan ke berbagai pihak atas jawaban somasi RS Raudhah, kita juga akan mempertanyakan terhadap Pemkab Merangin, atas dasar apa hingga Pemkab Merangin terkesan nekat mengeluarkan izin operasional RS Raudhah, tanpa mempelajari lebih dalam soal aturan Permenkes tersebut ,” Tutupnya tak ragu. (*)

REPORTER : Chatur  
























LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here